ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
BAB I
ARTI DAN MAKNA MELAYU RIAU
Pasal 1
Cakupan
1. Melayu adalah suatu suku
2. Melayu adalah suatu puak
3. Melayu adalah suatu suku bangsa
4. Melayu adalah suatu rumpun bangsa
5. Melayu adalah suatu bangsa
6. Melayu adalah suatu kebudayaan dan peradaban
BAB II
ATRIBUT
Pasal 2
Lambang
1. Lambang LASKAR MELAYU BERSATU RIAU adalah seperti yang terdapat dalam lampiran Anggran Rumah Tangga ini, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan panji, bendera, pakaian, kaos dan pengenal Laskar.
3. Bentuk, warna, penjelasan tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
4. Lagu, Mars dan Hymne LASKAR MELAYU BERSATU RIAU seperti terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 3
Nama dan Makna Lambang
1. Lambang organisasi ini adalah Perisai Negeri
2. Arti lambang :
a. Keris, menunjukkan perlawanan untuk membela diri
b. Payung, Memberikan perlindungan kepada anggota
c. Rantai, Melayu adalah satu hati
d. Segi lima, Melambangkan rukum Islam dan dasar Negara
3. Warna
a. Merah, melambangkan keberanian
b. Kuning, melambangkan ketinggian
c. Hijau, melambangkan kedamaian
d. Hitam, melambangkan kewibawaan
e. Putih, melambangkan kesucian atau kemurnian hati
4. Pemakaian lambang
a. Baju Laskar
b. Baju Harian Laskar
c. Baju Satuan Tugas (SATGAS)
d. Baju Satuan Tugas Khusus (SATGASSUS)
e. Topi/Pet
f. Bendera/Panji
g. Papan Nama
h. Kartu Nama
i. Tas/Travel Bag
j. Pin/Emblem
k. Payung
l. Kartu Tanda Anggota
m. Kartu nama/Kertas surat/Amplov/Piagam/Sertifikat
n. Kendaraan Organisasi
o. Tanda Mata/Cinderamata
Pasal 4
Bendera/Panji
1. Ukuran bendera/panji adalah besar, sedang dan kecil
2. Ukuran besar adalah 136 x 84 cm, ukuran sedang adalah 68 x 42 cm dan ukuran kecil adalah 34 x 21cm
3. Warna bendera/panji adalah hitam
4. Pemakaian bendera/panji adalah pada :
a. Sekretariat,
b. Hari ulang tahun organisasi,
c. Hari besar agama/negara,
d. Penyambutan tamu kehormatan dan
e. Hari ulang tahun Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota
Pasal 5
Semboyan
Semboyan organisasi ini adalah “Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi”
Pasal 6
Lagu, Mars & Hymne
Lagu/mars dan hymne organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi tentang itu.
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 7
Syarat-syarat Keanggotaan
1. Syarat-syarat anggota biasa :
a. Orang Melayu
b. Orang Melayu dapat berasal dari :
i. Bapak Melayu, Ibu Melayu
ii. Bapak Melayu, Ibu bukan Melayu
iii. Bapak Bukan Melayu, Ibu Melayu
iv. Bukan Orang Melayu namun tinggal di Bumi Melayu sekurang – kurangnya 5 tahun berturut-turut
c. Islam
d. Umur 17 tahun atau telah menikah
e. Laki-laki atau perempuan
f. Menyerahkan dua lembar foto copy kartu jati diri/ID Card
g. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
h. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
i. Fasih berbahasa Melayu dan atau Indonesia
j. Tidak sebagai anggota atau pengurus dari organisasi terlarang
k. Mengucapkan sumpah
d. Umur 17 tahun atau telah menikah
e. Laki-laki atau perempuan
f. Menyerahkan dua lembar foto copy kartu jati diri/ID Card
g. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
h. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
i. Fasih berbahasa Melayu dan atau Indonesia
j. Tidak sebagai anggota atau pengurus dari organisasi terlarang
k. Mengucapkan sumpah
2. Syarat-syarat anggota Kehormatan :
a. Orang yang berjasa atau orang yang dianggap dapat mengembangkan organisasi Laskar Melayu Bersatu Riau
b. Orang yang berasal dari Bapak dan Ibu bukan Melayu (berdiam di bumi melayu kurang dari 5 tahun)
c. Umur 17 tahun atau telah menikah
d. Laki-laki atau perempuan
e. Percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa
f. Menyerahkan dua lembar foto copy kartu jati diri/ID Card
g. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
h. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
i. Dapat berbahasa Melayu
j. Tidak sebagai anggota atau pengurus dari organisasi terlarang
Pasal 8
Sumpah
1. Setiap pengangkatan pengurus harus mengucapkan sumpah
2. Bunyi sumpah adalah :
“Bismillahirrahmannirrahim”
“Demi Allah, Saya Bersumpah :”
1. Bahwa Saya Memenuhi Kewajiban Saya Sebagai Pengurus LASKAR MELAYU BERSATU RIAU Dengan Sebaik-Baiknya Dan Seadil-Adilnya
2. Bahwa Saya Memegang Teguh Idiologi Bangsa Serta Peraturan Perundangan Yang Berlaku
3. Bahwa Saya Senantiasa Menjaga Dan Menjunjung Tinggi Adat-Istiadat Dan Marwah Melayu
4. Bahwa Saya Menegakkan Kehidupan Demokrasi Serta Berbakti Pada Agama, Bangsa Dan Negara.
Pasal 9
Hak Anggota
1. Hak anggota biasa adalah:
a. Mendapatkan kartu tanda anggota
b. Mendapat perlindungan dari gangguan, tekanan dari pihak lain sampai ada bukti kesalahan dan kebenaran serta bantuan hukum
c. Menjadi pengurus di semua tingkatan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Hak anggota kehormatan adalah :
a. Mendapatkan kartu tanda anggota
b. Mendapat perlindungan dari gangguan, tekanan dari pihak lain sampai ada bukti kesalahan dan kebenaran serta bantuan hukum apabila diminta
a. Orang yang berjasa atau orang yang dianggap dapat mengembangkan organisasi Laskar Melayu Bersatu Riau
b. Orang yang berasal dari Bapak dan Ibu bukan Melayu (berdiam di bumi melayu kurang dari 5 tahun)
c. Umur 17 tahun atau telah menikah
d. Laki-laki atau perempuan
e. Percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa
f. Menyerahkan dua lembar foto copy kartu jati diri/ID Card
g. Menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar
h. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
i. Dapat berbahasa Melayu
j. Tidak sebagai anggota atau pengurus dari organisasi terlarang
Pasal 8
Sumpah
1. Setiap pengangkatan pengurus harus mengucapkan sumpah
2. Bunyi sumpah adalah :
“Bismillahirrahmannirrahim”
“Demi Allah, Saya Bersumpah :”
1. Bahwa Saya Memenuhi Kewajiban Saya Sebagai Pengurus LASKAR MELAYU BERSATU RIAU Dengan Sebaik-Baiknya Dan Seadil-Adilnya
2. Bahwa Saya Memegang Teguh Idiologi Bangsa Serta Peraturan Perundangan Yang Berlaku
3. Bahwa Saya Senantiasa Menjaga Dan Menjunjung Tinggi Adat-Istiadat Dan Marwah Melayu
4. Bahwa Saya Menegakkan Kehidupan Demokrasi Serta Berbakti Pada Agama, Bangsa Dan Negara.
Pasal 9
Hak Anggota
1. Hak anggota biasa adalah:
a. Mendapatkan kartu tanda anggota
b. Mendapat perlindungan dari gangguan, tekanan dari pihak lain sampai ada bukti kesalahan dan kebenaran serta bantuan hukum
c. Menjadi pengurus di semua tingkatan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Hak anggota kehormatan adalah :
a. Mendapatkan kartu tanda anggota
b. Mendapat perlindungan dari gangguan, tekanan dari pihak lain sampai ada bukti kesalahan dan kebenaran serta bantuan hukum apabila diminta
Pasal 10
Kewajiban Anggota
1. Kewajiban anggota biasa adalah :
a. Bersikap dan berperilaku sesuai tuntunan agama
b. Menjaga harkat, martabat dan marwah Melayu
c. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
d. Menjunjung tinggi nama baik organisasi, diri sendiri dan keluarga
e. Menyampaikan informasi yang benar untuk kepentingan organisasi dan kehormatan organisasi dan diri sendiri
f. Menyelesaikan masalah organisasi sesuai ketentuan dan etika organisasi
2. Kewajiban anggota kehormatan adalah :
a. Memerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
b. Menjunjung tinggi nama baik dan citra organisasi dan diri sendiri
Pasal 11
Kesejahteraan Anggota
1. Pengurus pada semua tingkatan perlu memperhatikan kesejahteraan anggota
2. Sumber kesejahteraan dapat berasal dari iuran/hasil usaha yang syah dan halal serta tidak bertentangan dengan agama, peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Kesejahteraan dapat berupa pemberian penghargaan, bantuan bahan/keuangan yang besar/nilainya ditentukan oleh organisasi.
Pasal 12
Kehilangan Keanggotaan
1. Anggota biasa akan kehilangan keanggotaan apabila :
a. Diberhentikan karena melakukan pencemaran nama baik organisasi
b. Diberhentikan karena melakukan perbuatan makar
c. Atas permintaan sendiri
d. Meninggal dunia
e. Keluar dari agama Islam
2. Anggota kehormatan akan kehilangan keanggotaan apabila :
a. Diberhentikan karena melakukan pencemaran nama baik organisasi
b. Atas permintaan sendiri
c. Meninggal dunia
Pasal 13
Pelanggaran
1. Klasifikasi jenis-jenis pelanggaran adalah berupa :
a. Disiplin
b. Administrasi
c. Keuangan
d. Ketaatan/loyalitas
2. Anggota dan pengurus tidak boleh terlibat dalam narkotika, obat-obat terlarang, minuman keras/alkohol, perbuatan zina, pemerasan, penipuan, penggelapan, berkerja sama dalam kejahatan atau persengkongkolan jahat.
3. Anggota atau pengurus yang terlibat seperti disebut pada ayat 2 pasal ini dikenakan tindakan dan peringatan sebanyak 3 kali.
Pasal 14
Peringatan
1. Apabila anggota berbuat pelanggaran seperti tersebut pada Pasal 11, kepada yang bersangkutan diberikan :
a. Surat peringatan pertama,
b. Surat peringatan kedua dan
c. Surat peringatan terakhir dan pemecatan dari anggota atau pengurus dan segala hak dan kewajiban sudah tidak berlaku lagi
2. Apabila surat peringatan terakhir tidak ditanggapi secara baik dan benar, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan denda atau hukuman.
3. Apabila yang bersangkutan tidak menjalankan Pasal 11 ayat 2, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari organisasi
Pasal 15
Denda & Hukuman
1. Seorang anggota dapat dikenakan denda atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja
2. Denda atau hukuman diambil atas kebijakan organisasi melalui pertemuan terbatas para pengurus disemua tingkatan.
3. Denda atau hukuman dapat berupa materi atau keuangan dan moral
Pasal 16
Adat & Budaya
1. Seluruh anggota harus mengetahui, memahami adat dan budaya Melayu
2. Seluruh anggota harus memelihara adat dan budaya Melayu selagi tidak bertentangan dengan aturan Agama dan perundangan yang berlaku
3. Adat dan budaya diluar Melayu dapat diambil selagi tidak bertentangan dengan adat dan budaya Melayu saat ini dan tidak bertentangan dengan Agama dan perundangan yang berlaku
4. Adat dan budaya Melayu terdiri dari adat dan budaya yang bersifat tetap dan adat serta budaya yang berkembang sesuai perjalanan waktu.
5. Adat dan budaya Melayu adalah adat dan budaya dari seluruh daerah Melayu.
Pasal 17
Partai Politik
1. Anggota organisasi ini boleh menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang syah menurut negara
2. Menjadi anggota atau pengurus partai politik harus ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan organisasi dan orang Melayu
3. Organisasi ini tidak secara resmi memilih atau menunjuk atau mengajak anggota pada suatu partai politik tertentu
4. Partai politik yang tidak memperhatikan/tidak memperdulikan keberadaan orang Melayu tidak perlu ditanggapi.
Pasal 18
Bahasa
1. Organisasi ini menggunakan bahasa Melayu dan Indonesia sebagai bahasa perhubungan satu dengan yang lain.
2. Anggota disarankan untuk memahami bahasa lain yang banyak digunakan di dunia seperti bahasa Arab, Inggris, China dan India.
Pasal 19
Komandan Laskar
1. Satu Regu laskar terdiri dari 10 Anggota dipimpin oleh Komandan Regu
2. Satu Pleton laskar terdiri dari 10 Regu dipimpin oleh Komandan Pleton
3. Sartu Kompi laskar terdiri dari 10 Pleton dipimpin oleh Komandan Kompi
4. Satu Divisi laskar terdiri dari 10 Kompi dipimpin oleh Komandan Divisi
Pasal 20
Satuan Tugas (SATGAS)
1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mempunyai sejumlah laskar yang disebut sebagai Satuan Tugas (SATGAS) yang langsung bertanggung jawab kepada Datuk Panglima Muda
2. SATGAS mempunyai tugas mengamankan Datuk Panglima Muda beserta jajaran pengurus DPD
3. SATGAS dipimpin oleh satu orang yang disebut Komandan Satuan Tugas (DANSATGAS) yang dipilih dan ditetapkan oleh Datuk Panglima Muda melalui jalan musyawarah dan uji kelayakan dan kepatutan
4. DANSATGAS harus seseorang yang mempunyai keahlian ilmu bela diri dan pengetahuan PBB.
5. Masa jabatan DANSATGAS adalah selama satu periode kepengurusan DPD kecuali hal-hal khusus menurut pertimbangan kepentingan organisasi
Pasal 21
Satuan Tugas Khusus (SATGASSUS)
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinanan Daerah (DPD) mempunyai sejumlah laskar yang disebut sebagai Satuan Tugas Khusus (SATGASSUS) yang langsung bertanggung jawab kepada Datuk Panglima Besar di tingkat Pusat dan Datuk Panglima di tingkat Provinsi serta Datuk Panglima Muda untuk ditingkat Kabupaten/kota.
2. SATGASSUS mempunyai tugas mengamankan Datuk Panglima Besar beserta jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD.
3. SATGASSUS dipimpin oleh satu orang yang disebut Komandan Satuan Tugas Khusus (DANSATGASSUS) yang dipilih dan ditetapkan oleh Datuk Panglima Besar dan atau Datuk Panglima Muda melalui jalan musyawarah dan uji kelayakan dan kepatutan sesuai tingkatan.
4. DANSATGASSUS harus seseorang yang mempunyai keahlian ilmu bela diri dan pengetahuan Baris Berbaris.
5. Masa jabatan DANSATGASSUS adalah selama satu periode kepengurusan DPP kecuali hal-hal khusus menurut pertimbangan kepentingan organisasi
Pasal 22
Badan Mata-Mata Laskar
5. Masa jabatan DANSATGASSUS adalah selama satu periode kepengurusan DPP kecuali hal-hal khusus menurut pertimbangan kepentingan organisasi
Pasal 22
Badan Mata-Mata Laskar
1. Badan Mata-Mata Laskar adalah suatu unit pengintaian dalam menjaga ketertiban organisasi dan kemaslahatan masyarakat
2. Badan Mata-mata Laskar bertanggung jawab langsung pada Datuk Panglima Bungsu untuk DPC, Datuk Panglima Muda untuk DPD, Datuk Panglima untuk DPW dan Datuk Panglima Besar untuk DPP
3. Badan Mata-mata Laskar dipimpin oleh satu orang Kepala dan Wakil Kepala
4. Badan Mata-mata Laskar memberikan informasi kepada organisasi untuk kemaslahatan Melayu
5. Badan Mata-mata Laskar dapat memberikan informasi untuk kepentingan negara.
6. Anggota Badan Mata-mata Laskar adalah sebanyak 9 orang termasuk Kepala dan Wakil Kepala.
7. Anggota Badan Mata-mata Laskar dipilih dan ditetapkan melalui suatu surat keputusan Datuk Panglima Bungsu untuk DPC, Datuk Panglima Muda untuk DPD, Datuk Panglima untuk DPW dan Datuk Panglima Besar untuk DPP.
BAB IV3. Badan Mata-mata Laskar dipimpin oleh satu orang Kepala dan Wakil Kepala
4. Badan Mata-mata Laskar memberikan informasi kepada organisasi untuk kemaslahatan Melayu
5. Badan Mata-mata Laskar dapat memberikan informasi untuk kepentingan negara.
6. Anggota Badan Mata-mata Laskar adalah sebanyak 9 orang termasuk Kepala dan Wakil Kepala.
7. Anggota Badan Mata-mata Laskar dipilih dan ditetapkan melalui suatu surat keputusan Datuk Panglima Bungsu untuk DPC, Datuk Panglima Muda untuk DPD, Datuk Panglima untuk DPW dan Datuk Panglima Besar untuk DPP.
KARTU TANDA ANGGOTA
Pasal 23
Jenis dan Penerbitan Kartu Tanda Anggota
1. KTA Biasa untuk anggota biasa
2. KTA Anggota Kehormatan untuk Anggota Kehormatan
3. KTA Biasa diterbitkan oleh DPD yang ditanda tangani oleh Datuk Panglima Muda
4. KTA Pengurus DPP, DPW dan Pengurus inti DPD terbitkan oleh DPP yang ditanda tangani oleh Datuk Panglima Besar
5. KTA Anggota Kehormatan diterbitkan oleh DPD yang ditanda tangani oleh Datuk Panglima Muda
6. KTA bukan pengganti Kartu Tanda Penduduk
7. KTA bukan bukti yang syah untuk mencari kerja
Pasal 23
Jenis dan Penerbitan Kartu Tanda Anggota
1. KTA Biasa untuk anggota biasa
2. KTA Anggota Kehormatan untuk Anggota Kehormatan
3. KTA Biasa diterbitkan oleh DPD yang ditanda tangani oleh Datuk Panglima Muda
4. KTA Pengurus DPP, DPW dan Pengurus inti DPD terbitkan oleh DPP yang ditanda tangani oleh Datuk Panglima Besar
5. KTA Anggota Kehormatan diterbitkan oleh DPD yang ditanda tangani oleh Datuk Panglima Muda
6. KTA bukan pengganti Kartu Tanda Penduduk
7. KTA bukan bukti yang syah untuk mencari kerja
Pasal 24
Penomoran KTA
Ditetapkan dengan peraturan organisasi
Pasal 25
Masa Berlaku Kartu Tanda Anggota
1. Kartu Tanda Anggota berlaku selama satu masa kepengurusan
2. Kartu Pengurus berlaku sesuai kepengurusan
BAB V
PENGURUS
Pasal 26
Dewan Penasehat Pusat
1. Dewan Penasehat Pusat adalah suatu badan penasihat Datuk Panglima Besar yang bersifat diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Penasehat Pusat dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah
3. Dewan Penasehat Pusat terdiri dari :
a. Ketua
b. Setia Usaha
c. Anggota-anggota
4. Jumlah anggota Dewan Penasehat Pusat paling banyak adalah 9 orang, yang terdiri dari :
a. Tokoh masyarakat dan Tokoh adat
b. Cerdik pandai dan Alim ulama
c. Budayawan
d. Unsur Lembaga Pemerintahan
5. Dewan Penasehat Pusat tidak dapat bertindak atas nama organisasi untuk kegiatan dengan pihak luar/pihak ketiga.
Pasal 27
Dewan Pimpinan Pusat
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Pusat (DPP)
2. Datuk Panglima Besar (DPB)
3. Datuk Timbalan Panglima Besar (DTPB)
4. Datuk Timbalan I
5. Datuk Timbalan II
6. Datuk Setia Usaha
7. Datuk Timbalan Setia Usaha
8. Datuk Bendahara
9. Datuk Timbalan Bendahara
10. Departemen-Departemen
• Departemen Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Departemen Kaderisasi dan Organisasi
• Divisi Kaderisasi
• Divisi Organisasi
• Departemen Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Divisi Keamanan dan Ketertiban
• Divisi Hukum dan HAM
• Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Divisi Pemberdayaan Ekonomi
• Divisi Kesejahteraan Sosial
• Departemen Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Divisi Hubungan Kelembagaan
• Divisi Kesejahteraan Sosial
• Departemen Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Divisi Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Departemen Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
• Divisi Pemberdayaan Perempuan
• Divisi Perlindungan Perepuan dan Anak
• Departemen Hubungan Internasional
• Divisi Hubungan Organisasi
• Divisi Hubungan Bisnis
11. Lembaga Bantuan Hukum
12. Koperasi
13. Perseroan Komenditer (CV)
14. Perseroan Terbatas (PT)
Pasal 28
Dewan Pimpinan Wilayah
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Wilayah (DPW)
2. Datuk Panglima (DP)
3. Datuk Timbalan Panglima (DTP)
4. Datuk Timbalan I
5. Datuk Timbalan II
6. Setia Usaha
7. Timbalan Setia Usaha
8. Bendahara
9. Timbalan Bendahara
10. Biro-Biro
• Biro Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Biro Organisasi, Kaderisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Biro Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Biro Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Biro Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Biro Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
11. Unit Lembaga Bantuan Hukum
12. Unit Usaha Koperasi
Pasal 29
Dewan Pimpinan Daerah
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Daerah (DPD)
2. Datuk Panglima Muda (DPM)
3. Datuk Timbalan I
4. Datuk Timbalan II
5. Setia Usaha
6. Timbalan Setia Usaha
7. Bendahara
8. Timbalan Bendahara
9. Bagian-Bagian
• Bagian Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Bagian Organisas, Kaderisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Bagian Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Bagian Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
10. Unit Lembaga Bantuan Hukum
11. Unit Usaha Koperasi
Pasal 30
Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK)
Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) terdiri dari :
1. Datuk Panglima Bungsu (DPB)
2. Datuk Timbalan Panglima Bungsu
3. Setia Usaha
4. Bendahara
5. Seksi-Seksi
• Seksi Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Seksi Organisas, Kaderisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Seksi Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Bagian Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
6. Unit Usaha Koperasi
Pasal 31
Pimpinan Desa/Kelurahan (PD/PK)
Pimpinan Desa/Kelurahan (PD/PK) terdiri dari :
1. Batin Desa/Kelurahan (BD/K)
2. Setia Usaha
3. Bendahara
4. Subsi-Subsi
• Subsi Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Subsi Organisas dan Kaderisasi
• Seksi Keamanan dan Ketertiban
• Seksi Pemberdayaan Ekonomi
• Bagian Pemberdayaan Perempuan
5. Unit Usaha Koperasi
Pasal 32
Pembagian Tugas
Pembagian tugas kepengurusan disesuaikan dengan orientasi program organisasi dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan organisasi.
BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 33
Musyawarah Besar (MUBES)
1. Memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Mengevaluasi dan mengesyahkan laporan pertanggung jawaban DPP.
3. Menetapkan AD/ART, Peraturan Organisasi, Program Kerja dan kebijakan organisasi lainnya.
4. Menetapkan susunan Dewan Penasehat Pusat.
5. Memilih serta mengesyahkan Datuk Panglima Besar
6. Menyusun dan mengesyahkan kepengurusan DPP melalui sistem formatur.
7. Mubes dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Besar dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Besar adalah :
a. Dewan Pimpinan Pusat
b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah
Masa Berlaku Kartu Tanda Anggota
1. Kartu Tanda Anggota berlaku selama satu masa kepengurusan
2. Kartu Pengurus berlaku sesuai kepengurusan
BAB V
PENGURUS
Pasal 26
Dewan Penasehat Pusat
1. Dewan Penasehat Pusat adalah suatu badan penasihat Datuk Panglima Besar yang bersifat diminta atau tidak diminta.
2. Dewan Penasehat Pusat dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah
3. Dewan Penasehat Pusat terdiri dari :
a. Ketua
b. Setia Usaha
c. Anggota-anggota
4. Jumlah anggota Dewan Penasehat Pusat paling banyak adalah 9 orang, yang terdiri dari :
a. Tokoh masyarakat dan Tokoh adat
b. Cerdik pandai dan Alim ulama
c. Budayawan
d. Unsur Lembaga Pemerintahan
5. Dewan Penasehat Pusat tidak dapat bertindak atas nama organisasi untuk kegiatan dengan pihak luar/pihak ketiga.
Pasal 27
Dewan Pimpinan Pusat
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Pusat (DPP)
2. Datuk Panglima Besar (DPB)
3. Datuk Timbalan Panglima Besar (DTPB)
4. Datuk Timbalan I
5. Datuk Timbalan II
6. Datuk Setia Usaha
7. Datuk Timbalan Setia Usaha
8. Datuk Bendahara
9. Datuk Timbalan Bendahara
10. Departemen-Departemen
• Departemen Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Departemen Kaderisasi dan Organisasi
• Divisi Kaderisasi
• Divisi Organisasi
• Departemen Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Divisi Keamanan dan Ketertiban
• Divisi Hukum dan HAM
• Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Divisi Pemberdayaan Ekonomi
• Divisi Kesejahteraan Sosial
• Departemen Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Divisi Hubungan Kelembagaan
• Divisi Kesejahteraan Sosial
• Departemen Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Divisi Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Departemen Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
• Divisi Pemberdayaan Perempuan
• Divisi Perlindungan Perepuan dan Anak
• Departemen Hubungan Internasional
• Divisi Hubungan Organisasi
• Divisi Hubungan Bisnis
11. Lembaga Bantuan Hukum
12. Koperasi
13. Perseroan Komenditer (CV)
14. Perseroan Terbatas (PT)
Pasal 28
Dewan Pimpinan Wilayah
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Wilayah (DPW)
2. Datuk Panglima (DP)
3. Datuk Timbalan Panglima (DTP)
4. Datuk Timbalan I
5. Datuk Timbalan II
6. Setia Usaha
7. Timbalan Setia Usaha
8. Bendahara
9. Timbalan Bendahara
10. Biro-Biro
• Biro Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Biro Organisasi, Kaderisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Biro Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Biro Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Biro Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Biro Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
11. Unit Lembaga Bantuan Hukum
12. Unit Usaha Koperasi
Pasal 29
Dewan Pimpinan Daerah
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. Dewan Penasehat Daerah (DPD)
2. Datuk Panglima Muda (DPM)
3. Datuk Timbalan I
4. Datuk Timbalan II
5. Setia Usaha
6. Timbalan Setia Usaha
7. Bendahara
8. Timbalan Bendahara
9. Bagian-Bagian
• Bagian Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Bagian Organisas, Kaderisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Bagian Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Bagian Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
10. Unit Lembaga Bantuan Hukum
11. Unit Usaha Koperasi
Pasal 30
Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK)
Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) terdiri dari :
1. Datuk Panglima Bungsu (DPB)
2. Datuk Timbalan Panglima Bungsu
3. Setia Usaha
4. Bendahara
5. Seksi-Seksi
• Seksi Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Seksi Organisas, Kaderisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Seksi Keamanan, Ketertiban, Hukum dan Hak Azazi Manusia
• Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
• Bagian Hubungan Pemerintahan dan Kelembagaan
• Bagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
6. Unit Usaha Koperasi
Pasal 31
Pimpinan Desa/Kelurahan (PD/PK)
Pimpinan Desa/Kelurahan (PD/PK) terdiri dari :
1. Batin Desa/Kelurahan (BD/K)
2. Setia Usaha
3. Bendahara
4. Subsi-Subsi
• Subsi Pelestarian Adat dan Budaya Melayu
• Subsi Organisas dan Kaderisasi
• Seksi Keamanan dan Ketertiban
• Seksi Pemberdayaan Ekonomi
• Bagian Pemberdayaan Perempuan
5. Unit Usaha Koperasi
Pasal 32
Pembagian Tugas
Pembagian tugas kepengurusan disesuaikan dengan orientasi program organisasi dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan organisasi.
BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 33
Musyawarah Besar (MUBES)
1. Memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Mengevaluasi dan mengesyahkan laporan pertanggung jawaban DPP.
3. Menetapkan AD/ART, Peraturan Organisasi, Program Kerja dan kebijakan organisasi lainnya.
4. Menetapkan susunan Dewan Penasehat Pusat.
5. Memilih serta mengesyahkan Datuk Panglima Besar
6. Menyusun dan mengesyahkan kepengurusan DPP melalui sistem formatur.
7. Mubes dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Besar dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Besar adalah :
a. Dewan Pimpinan Pusat
b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah
3. Peninjau Musyawarah Besar adalah :
a. Dewan Penasehat Pusat
b. Utusan Dewan Pimpinan Kab./Kota
4. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
5. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 34
Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)
1. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti tersebut pada pasal 33 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dilaksanakan atas rekomendasi Musyawarah Wilayah dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan 2/3 jumlah Kepengurusan DPP.
Pasal 35
Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
1. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban DPD.
2. Menetapkan program kerja DPW.
3. Menetapkan susunan Dewan Penasehat.
4. Memilih serta mengesahkan Datuk Panglima Sulung dan Setia Usaha Umum.
5. Menyusun dan mengesahkan kepengurusan DPW melalui sistem formatur.
6. Musprov dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Wilayah adalah :
a. Dewan Pimpinan Pusat
b. Dewan Pimpinan Wilayah
c. Utusan Dewan Pimpinan Kab./Kota
3. Peninjau Musyawarah Besar adalah :
a. Dewan Penasehat
b. Utusan Pimpinan Kecamatan
4. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
5. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah
Pasal 36
Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB)
1. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti tersebut pada pasal 35 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dilaksanakan atas rekomendasi Musyawarah Wilayah dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 jumlah Kepengurusan DPW.
Pasal 37
Musyawarah Daerah (MUSDA)
1. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban DPD.
2. Menetapkan program kerja DPD.
3. Menetapkan susunan Dewan Penasehat.
4. Memilih serta mengesahkan Datuk Panglima Muda
5. Menyusun dan mengesahkan kepengurusan DPD melalui sistem formatur.
6. Musda dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Daerah adalah :
a. Dewan Pimpinan Wilayah
b. Dewan Pimpinan Daerah
c. Utusan Pimpinan Kecamatan
3. Peninjau Musyawarah Daerah adalah :
a. Dewan Pensehat
b. Utusan Pimpinan Komisariat
4. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
5. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah
Pasal 38
Musyawarah Daerah Luarbiasa (MUSDALUB)
1. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti tersebut pada pasal 37 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dilaksanakan atas rekomendasi Musyawarah Wilayah dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Kecamatan dan 2/3 jumlah Kepengurusan DPK.
Pasal 39
Musyawarah Cabang (MUSCAB)
1. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban DPC.
2. Menetapkan program kerja DPC.
3. Menetapkan susunan Dewan Penasehat.
4. Memilih serta mengesahkan Datuk Panglima Bungsu
5. Menyusun dan mengesahkan kepengurusan DPC melalui sistem formatur.
6. Mutan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Kecamatan adalah :
a. Dewan Pimpinan Daerah
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Utusan Komisariat Desa/Kelurahan
3. Peninjau Musyawarah Cabang adalah :
a. Majelis Tinggi Panglima Bungsu
6. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
7. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 40
Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
1. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti tersebut pada pasal 39 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dilaksanakan atas rekomendasi Musyawarah Wilayah dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Komisariat Desa/Kelurahan dan 2/3 jumlah Kepengurusan Kecamatan.
Pasal 41
Musyawarah Komisariat (MUSKOM)
1. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Komisariat.
2. Menetapkan program kerja Komisariat.
3. Memilih serta mengesyahkan Batin.
4. Menyusun dan mengesahkan kepengurusan Komisariat melalui sistem formatur.
5. Mubes dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Komisariat dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Komisariat adalah :
a. Dewan Pimpinan Cabang
b. Komisariat
3. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Pimpinan Komisariat
BAB VII
RAPAT-RAPAT DAN PESERTA RAPAT
Pasal 42
Rapat-rapat LASKAR MELAYU BERSATU RIAU ditetapkan dalan Peraturan Organisasi
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 43
Keuangan
1. Iuran Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi
2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi
3. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat lainnya pada semua tingkatan, maka pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan oleh panitia yang dibentuk untuk itu kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatan.
BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 44
Tata Cara
1. Tata cara pemilihan diatur dalam Peraturan Organisasi & Tata Tertib Musyawarah
2. Persyaratan Datuk Panglima sesuai tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi & Tata Tertib Musyawarah
BAB X
PAKAIAN
Pasal 45
Pakaian
1. Pakaian organisasi terdiri atas pakaian biasa (PSH) dan pakaian adat (Baju Melayu)
2. Pakaian harian biasa dipakai untuk kegiatan harian pengurus
3. Pakaian Laskar adalah baju kaos lengan pendek atau lengan panjang
4. Pakaian Laskar lapangan lengkap adalah Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berwarna hitam
5. Pakaian Laskar diberi tulisan LASKAR DPD LMBR
6. Pakaian Satuan Tugas diberi tulisan SATGAS DPD LMBR
7. Pakaian Satuan Tugas Khusus diberi tulisan SATGASSUS DPP LMBR atau SATGASSUS DPW LMBR
1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Daerah adalah :
a. Dewan Pimpinan Wilayah
b. Dewan Pimpinan Daerah
c. Utusan Pimpinan Kecamatan
3. Peninjau Musyawarah Daerah adalah :
a. Dewan Pensehat
b. Utusan Pimpinan Komisariat
4. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
5. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah
Pasal 38
Musyawarah Daerah Luarbiasa (MUSDALUB)
1. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti tersebut pada pasal 37 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dilaksanakan atas rekomendasi Musyawarah Wilayah dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Kecamatan dan 2/3 jumlah Kepengurusan DPK.
Pasal 39
Musyawarah Cabang (MUSCAB)
1. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban DPC.
2. Menetapkan program kerja DPC.
3. Menetapkan susunan Dewan Penasehat.
4. Memilih serta mengesahkan Datuk Panglima Bungsu
5. Menyusun dan mengesahkan kepengurusan DPC melalui sistem formatur.
6. Mutan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Kecamatan dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Kecamatan adalah :
a. Dewan Pimpinan Daerah
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Utusan Komisariat Desa/Kelurahan
3. Peninjau Musyawarah Cabang adalah :
a. Majelis Tinggi Panglima Bungsu
6. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
7. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 40
Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
1. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti tersebut pada pasal 39 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Dilaksanakan atas rekomendasi Musyawarah Wilayah dan atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Komisariat Desa/Kelurahan dan 2/3 jumlah Kepengurusan Kecamatan.
Pasal 41
Musyawarah Komisariat (MUSKOM)
1. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Komisariat.
2. Menetapkan program kerja Komisariat.
3. Memilih serta mengesyahkan Batin.
4. Menyusun dan mengesahkan kepengurusan Komisariat melalui sistem formatur.
5. Mubes dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
Peserta :
1. Musyawarah Komisariat dihadiri oleh Peserta dan peninjau
2. Peserta Musyawarah Komisariat adalah :
a. Dewan Pimpinan Cabang
b. Komisariat
3. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara, Peninjau hanya memiliki hak bicara
4. Jumlah Peserta dan Peninjau ditentukan oleh Pimpinan Komisariat
BAB VII
RAPAT-RAPAT DAN PESERTA RAPAT
Pasal 42
Rapat-rapat LASKAR MELAYU BERSATU RIAU ditetapkan dalan Peraturan Organisasi
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 43
Keuangan
1. Iuran Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi
2. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi
3. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat lainnya pada semua tingkatan, maka pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan oleh panitia yang dibentuk untuk itu kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatan.
BAB IX
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 44
Tata Cara
1. Tata cara pemilihan diatur dalam Peraturan Organisasi & Tata Tertib Musyawarah
2. Persyaratan Datuk Panglima sesuai tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi & Tata Tertib Musyawarah
BAB X
PAKAIAN
Pasal 45
Pakaian
1. Pakaian organisasi terdiri atas pakaian biasa (PSH) dan pakaian adat (Baju Melayu)
2. Pakaian harian biasa dipakai untuk kegiatan harian pengurus
3. Pakaian Laskar adalah baju kaos lengan pendek atau lengan panjang
4. Pakaian Laskar lapangan lengkap adalah Pakaian Dinas Lapangan (PDL) berwarna hitam
5. Pakaian Laskar diberi tulisan LASKAR DPD LMBR
6. Pakaian Satuan Tugas diberi tulisan SATGAS DPD LMBR
7. Pakaian Satuan Tugas Khusus diberi tulisan SATGASSUS DPP LMBR atau SATGASSUS DPW LMBR
BAB XI
BADAN DAN LEMBAGA
Pasal 46
Badan Usaha
1. Organisasi ini dalam mencapai salah satu tujuan, dapat mendirikan badan-badan usaha dalam bentuk :
a. Koperasi
b. Perseroan Komenditer (CV)
c. Perseroan Terbatas (PT)
2. Badan-badan usaha tersebut dipimpin oleh pengurus atau anggota Laskar yang mempunyai keahlian pada bidangnya
3. Badan-badan usaha harus melaporkan kegiatan usaha paling sedikit 2 kali dalam satu tahun.
Pasal 47
Lembaga Bantuan Hukum
1. Organisasi ini mendirikan suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu hukum bagi anggota dan masyarakat
2. LBH dapat melakukan upaya aktif penegakan hukum yang menyangkut kehidupan orang banyak
3. LBH dapat menawarkan jasa penegakan hukum bagi masyarakat yang memerlukan
4. LBH dapat bergerak dalam bidang hukum positiv dan hukum Islam
5. LBH dapat didirikan pada tingkat DPP, DPW dan DPD
6. LBH dipilih dari anggota yang memenuhi syarat
7. LBH ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari Datuk Panglima sesuai tingkatan.
Pasal 48
Badan Pendidikan & Latihan (DIKLAT)
1. Organisasi ini dalam mencapai salah satu tujuan, dapat mendirikan badan-badan Pendidikan dan Latihan dalam bentuk :
a. Latihan Keterampilan Mekanik
b. Latihan Keterampilan Menjahit dan Membordir
c. Latihan Satuan Keamanan
d. Latihan Satuan Tugas Penyelamatan
e. Latihan Keterampilan Perhotelan
f. Latihan Keterampilan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
4. Badan-badan usaha tersebut dipimpin oleh anggota Laskar yang mempunyai keahlian pada bidangnya
5. Badan-badan usaha harus melaporkan secara tertulis kegiatan usaha paling sedikit 2 kali dalam satu tahun.
BAB X
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 49
Peraturan Peralihan
Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Anggran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat LASKAR MELAYU BERSATU RIAU
BADAN DAN LEMBAGA
Pasal 46
Badan Usaha
1. Organisasi ini dalam mencapai salah satu tujuan, dapat mendirikan badan-badan usaha dalam bentuk :
a. Koperasi
b. Perseroan Komenditer (CV)
c. Perseroan Terbatas (PT)
2. Badan-badan usaha tersebut dipimpin oleh pengurus atau anggota Laskar yang mempunyai keahlian pada bidangnya
3. Badan-badan usaha harus melaporkan kegiatan usaha paling sedikit 2 kali dalam satu tahun.
Pasal 47
Lembaga Bantuan Hukum
1. Organisasi ini mendirikan suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu hukum bagi anggota dan masyarakat
2. LBH dapat melakukan upaya aktif penegakan hukum yang menyangkut kehidupan orang banyak
3. LBH dapat menawarkan jasa penegakan hukum bagi masyarakat yang memerlukan
4. LBH dapat bergerak dalam bidang hukum positiv dan hukum Islam
5. LBH dapat didirikan pada tingkat DPP, DPW dan DPD
6. LBH dipilih dari anggota yang memenuhi syarat
7. LBH ditetapkan dalam suatu surat keputusan dari Datuk Panglima sesuai tingkatan.
Pasal 48
Badan Pendidikan & Latihan (DIKLAT)
1. Organisasi ini dalam mencapai salah satu tujuan, dapat mendirikan badan-badan Pendidikan dan Latihan dalam bentuk :
a. Latihan Keterampilan Mekanik
b. Latihan Keterampilan Menjahit dan Membordir
c. Latihan Satuan Keamanan
d. Latihan Satuan Tugas Penyelamatan
e. Latihan Keterampilan Perhotelan
f. Latihan Keterampilan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
4. Badan-badan usaha tersebut dipimpin oleh anggota Laskar yang mempunyai keahlian pada bidangnya
5. Badan-badan usaha harus melaporkan secara tertulis kegiatan usaha paling sedikit 2 kali dalam satu tahun.
BAB X
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 49
Peraturan Peralihan
Hal-hal yang belum diatur dalam dalam Anggran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pimpinan Pusat LASKAR MELAYU BERSATU RIAU
BAB XI
P E N U T U P
Pasal 50
Penutup
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2004
Tidak ada komentar:
Posting Komentar